MAJALENGKA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai belum otomatis mengakhiri berbagai persoalan politik yang berkembang. Pengurus PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si., mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengabaikan kekecewaan masyarakat yang semakin berkembang.
Mantan anggota DPR RI Fraksi PDIP yang juga Bupati Majalengka dua periode Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.,pengunduran diri Gibran bisa menjadi jalan untuk meredam polemik yang selama ini menyita perhatian publik. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus memperhatikan persoalan lain yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau merasa tidak mampu, ya sudah mundur. Daripada diundurkan. Karena ada mekanisme dan aturannya,” kata Sutrisno saat dimintai tanggapan mengenai pengunduran diri Gibran.
Ia menilai, keputusan mundur tersebut dapat mencegah persoalan semakin meluas dan berdampak terhadap lingkungan pemerintahan.
“Kalau akhirnya proses penyampaian pendapat itu diakhiri dengan pengunduran diri, itu langkah terbaik. Menyelamatkan sebagian. Karena kalau tidak, bisa hancur semuanya. Bukan dirinya saja, tetapi juga lingkungannya,” ujarnya.
Persoalan Penyadapan Jadi Perhatian
Meski Gibran telah menyampaikan pengunduran diri, Sutrisno menegaskan masih ada persoalan lain yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian, yakni isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti begitu saja setelah polemik mengenai posisi Gibran mereda. Ia meminta Presiden Prabowo melihat persoalan itu secara serius.
“Jangan Gibran mundur jadi Wapres saja. Karena ada persoalan penyadapan. Sekarang tinggal kembali kepada Presiden,” katanya.
Sutrisno juga mengingatkan bahwa kekecewaan masyarakat yang terus berkembang perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia khawatir, apabila tidak direspons dengan baik, dinamika tersebut dapat memunculkan gelombang ketidakpuasan yang lebih luas.
Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Apresiasi Gagasan Prabowo, Kritik Pelaksanaan Kebijakan
Di luar persoalan Gibran, Sutrisno turut memberikan pandangannya terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Ia mengaku melihat sejumlah gagasan Presiden Prabowo memiliki tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan kondisi keuangan negara. Namun, menurutnya, persoalan justru terletak pada implementasi kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga.
“Saya melihat kebijakan Presiden itu sangat luar biasa. Bagus menurut saya. Beliau ingin membangun bagaimana ekonomi rakyat itu dibangun. Tetapi para menterinya harus mampu menangkap ide dasar yang disampaikan Presiden,” ungkapnya.
Salah satu yang menjadi sorotan Sutrisno adalah pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara.
Menurutnya, upaya mengonsolidasikan dan meningkatkan efisiensi aset BUMN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil pengelolaan aset negara tersebut semestinya tidak hanya berputar di lingkungan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui APBN.
Ia mengingatkan, pengelolaan dana dan aset yang berasal dari kekayaan negara harus tetap memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.
“Uang yang dihimpun itu kan uang dari rakyat. Oleh karena itu, tidak bisa digunakan dengan bebas. Hasil dari Danantara mestinya juga dialirkan untuk rakyat. Apa tempatnya? Ya APBN,” tegasnya.
Sutrisno juga menyoroti kebijakan ekspor satu pintu yang menurutnya dapat memperkuat penerimaan negara. Ia menilai, sistem tersebut perlu dikawal agar tidak terjadi manipulasi nilai transaksi ekspor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Sutrisno adalah kondisi keuangan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar penguatan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di pemerintah pusat, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan Transfer ke Daerah (TKD). Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 18A UUD 1945 serta peraturan mengenai pemerintahan daerah.
“Daerah-daerah kita punya hak konstitusional untuk mendapatkan TKD. Itu bukan kemudian diatur dari pusat, sementara daerah dibiarkan,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan, apabila persoalan likuiditas daerah terus dibiarkan, ketimpangan antara pusat dan daerah bisa semakin terasa.
Sutrisno berharap berbagai kebijakan strategis pemerintah dapat bermuara pada penguatan ekonomi masyarakat hingga tingkat desa.
KDMP Jangan Sampai Mematikan Warung Rakyat
Sutrisno juga memberikan catatan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai gagasan membangun ekonomi melalui koperasi desa memiliki tujuan baik, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah berjalan.
Menurutnya, jangan sampai kehadiran KDMP justru membuat warung-warung kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat kehilangan kesempatan berusaha.
Ia mengusulkan agar KDMP dibangun melalui pola kemitraan dengan warung-warung yang sudah ada, bukan dengan menjadikan keduanya sebagai pesaing.
“Yang paling penting sebelum lahirnya KDMP itu, di sana sudah ada warung. Jangan sampai warung-warung itu ditutup. Yang dibangun adalah memberikan harga terendah lewat KDMP, tetapi penyalurannya bisa melalui warung-warung itu. Jadi ada kemitraan,” jelasnya.
Sutrisno mencontohkan pola distribusi gas bersubsidi yang melibatkan sejumlah tingkatan, mulai dari agen, pangkalan hingga warung. Menurutnya, pola kemitraan seperti itu bisa menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan KDMP.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan pendampingan berkelanjutan agar koperasi benar-benar bisa mandiri.
Sutrisno berharap Presiden Prabowo dapat memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai tujuan awal. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya program dan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Silakan Pak Presiden menjalankan kebijakan-kebijakan yang begitu besar. Tetapi hasilnya harus mengalir, menetes ke APBN, dan daerah juga mendapatkan haknya,” pungkasnya





